KALBAR - Sebelum tahun 2023, isu perkawinan anak di Kalimantan Barat (Kalbar) terabaikan. Meskipun angka perkawinan anak di Kalbar berdasarkan data BPS 2021, berada pada peringkat lima besar. Bahkan sebelumnya di tahun 2020, Kalbar justru berada pada peringkat dua tertinggi setelah provinsi Bangka Belitung. Meskipun di tahun 2021 terdapat penurunan angka perkawinan anak, namun Kalbar masih pada posisi lima tertinggi se-Indonesia. Ironisnya, tingginya angka perkawinan anak di Kalbar tidak direspon pemerintah daerah setempat. Pada RPJMD 2018-2023 tidak ditemukan satu kata pun tentang perkawinan anak. Tidak diakomodirnya isu perkawinan anak pada RPJMD, berakibat pada pelaksanaan program kerja masing-masing perangkat daerah yang tidak menyentuh isu perkawinan anak sama sekali.
Di akhir tahun 2022 hingga 2023, atas dukungan USAID-ERAT, JARI Indonesia Borneo Barat secara aktif mengkampanyekan urgensi perkawinan anak dan relasinya terhadap capaian pembangunan daerah. Momentum tersebut tampak pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2026, yang mana isu perkawinan anak menjadi bagian dari masalah dan isu strategis daerah. Beberapa capaian lainnya, melalui pendekatan Collaborative Governance yang dilakukan adalah terbentuknya Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (RAD-PPA) di Kalimantan Barat 2024-2026, yang melibatkan instansi vertikal, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, masyarakat sipil, dan swasta. Bersamaan dengan disepakatinya aksi daerah tersebut, dikeluarkan pula SK Gubernur Nomor 1065/DPPPA/2023 yang memandatkan para pihak yang terlibat pada RAD-PPA untuk melaksanakan aksi tersebut sejak 2024.
Bersama USAID ERAT, JARI Indonesia Borneo Barat semakin konsisten dan kuat dalam memfasilitasi dukungan teknis terhadap pemerintah daerah dan swasta. Terutama dalam mendampingi proses perencanaan yang efektif terhadap dampak kebijakan anak dan integrasi terhadap penganggaran yang berorientasi pada pencapaian pembangunan di Kalbar.
Dukungan JARI Indonesia Borneo Barat juga mendapat atensi dari Pemerintah Provinsi Kalbar, dengan menjadi pembicara dalam proses penyusunan RPD Kalbar 2024-2026 yang berbicara pada visi SDM Kalbar melalui dampak perkawinan anak. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sambas juga memberikan penghargaan pada USAID ERAT melalui pendampingan yang dilakukan oleh JARI Indonesia Borneo Barat dalam mendorong Sambas Layak Anak. Kemudian, di Kabupaten Sintang, Melawi dan Ketapang, stakeholder strategis telah mempercayai kami, JARI Indonesia Borneo Barat dalam mendampingi penurunan persentase perkawinan anak dari hasil intervensi sebelumnya.
Kami menyakini bahwa ruang kolaborasi mampu menciptakan perubahan yang signifikan di Kalbar. Kekuatan pemerintah daerah, civil society dan kelompok anak muda mampu mendorong berbagai inovasi yang memperkuat strategi pencapaian pembangunan di Kalbar.
